Beranda Uncategorized PDIP: Budiman Sudjatmiko Minta Jatah 3 Bulan Jadi Menteri

PDIP: Budiman Sudjatmiko Minta Jatah 3 Bulan Jadi Menteri

41
0

PDIP: Budiman Sudjatmiko Minta Jatah 3 Bulan Jadi Menteri

Jakarta – Politikus PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus buka-bukaan perihal Budiman Sudjatmiko. Deddy menuturkan, Budiman dulu meminta pembagian kursi menteri kepada partai, meski hanya untuk sementara tiga bulan.

“Dia singgah ke kami minta di jamin untuk sanggup sanggup pembagian kursi menteri, biarpun hanya tiga bulan,” ujar Deddy kepada wartawan, Selasa (22/8).

Namun, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menampik permohonan Budiman. Sebab, kursi menteri merupakan hak prerogatif presiden, partai tidak sanggup memberi jaminan.

“Sama sekjen di tolak dong. Mana sanggup menggaransi itu. Itu kan hak prerogatif presiden. Kita saja pun, hanya sanggup merekomendasikan kepada Presiden Jokowi,” kata Deddy.

Pernyataan itu keluar sehabis PDIP mengultimatum Budiman Sudjatmiko untuk mundur sebagai kader atau di pecat. Karena Budiman udah menyimpang berasal dari ketetapan partai bersama menunjang Prabowo Subianto sebagai calon presiden.

Saat ini, PDIP melewatkan Budiman untuk berdansa politik. Deddy tidak yakin nama Budiman menjadi aspek penentu kemenangan.

“Ya biarin aja dulu dia berdansa-dansa, apa namanya menjadi penentu lah kalau di di dalam kepalanya. Entah penentu apa? Dia aja nyaleg gagal,” pungkasnya.

Budiman Ogah Mundur

Politikus PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko mengaku tidak dapat mundur sebagai kader partai berlambang banteng. Dia di awalnya di ultimatum oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto supaya mundur atau di pecat partai gara-gara beri tambahan bantuan kepada Prabowo Subianto sebagai calon presiden.

Budiman merasa miliki peluang untuk beri tambahan penjelasan lebih dahulu kepada partai.

“Untuk mundur saya? Enggak ya bagi saya kalau mundur itu layaknya jadi saya tidak memperoleh penjelasan tidak miliki peluang untuk menyatakan apa yang menjadi argumen saya,” katanya.

Budiman tidak mendambakan merespon terlalu berlebih pernyataan Hasto. Ia menilai perihal itu baru pernyataan secara personal.

Karena di dalam mekanisme PDIP, kudu ada pemanggilan berasal dari dewan kehormatan partai untuk mengambil alih ketetapan pemecatan. Budiman mengaku belum dulu dipanggil secara resmi.

“Setahu dan sepengetahuan dan seingat saya bahwa sebetulnya kudu ada pemanggilan resmi terlebih dahulu. Selama ini kan belum dulu dipanggil secara resmi,” ujar aktivis 98 ini.